Kemendikbud Dorong Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Proaktif Dalam Penyaluran Kip
 |
| Image by: Kemendikbud |
Kemendikbud Imbau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Jemput Bola Penyaluran KIP
“Untuk membantu percepatan penyaluran KIP hingga hingga ke RTS, kami mohon derma Dinas Pendidikan kabupaten/kota berhubungan dengan banyak sekali pihak untuk proaktif dan melaksanakan jemput bola kartu-kartu yang masih belum tersalurkan,” hal ini disampaikan DirJen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Harris Iskandar dalam pembukaan Rapat Koordinasi Percepatan KIP Pendidikan Nonformal, di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/10/2016) malam.
Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terdapat 17,9 juta anak usia 6 hingga dengan 21 tahun mempunyai hak mendapat KIP. Dari jumlah tersebut, terdapat 4,1 juta yakni anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS). “Dari jumlah ATS tersebut, Ditjen PAUD dan Dikmas telah mengirimkan data ATS sebanyak 2,9 juta dalam bentuk CD ke seluruh Dinas Pedidikan Kabupaten/Kota,” terperinci Dirjen PAUD dan Dikmas yang bersahabat disapa Harris.
Dengan data ATS yang dikirimkan tersebut, Harris menjelaskan, dinas pendidikan dibutuhkan sanggup berhubungan dengan satuan pendidikan dan para penggiat pendidikan lainnya melaksanakan verifikasi data ATS di masyarakat. “Jika sudah terverifikasi dibutuhkan penggiat pendidikan sanggup memperlihatkan motivasi dan mengajak ATS tersebut untuk kembali ke sekolah, atau mengikuti jadwal kesetaraan, serta mengikuti kursus dan pelatihan,” ajak Harris kepada para penggiat pendidikan.
“Bagi ATS yang sudah masuk ke sekolah, ataupun kesetaraan dan kursus, kami harapkan sanggup meminta derma satuan pendidikan untuk didaftarkan atau masuk dalam data pokok pendidikan (Dapodik) biar menjadi bab yang memperoleh Bantuan Operasional Pendidikan (BOP),” terperinci Harris.
Pada kesempatan ini, Deputi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Agus Sartono, menghimbau kepada para pegiat pendidikan untuk sanggup lebih teliti dan peduli kepada masyarakat sekitar. Jika ditemukan orangtua pemegang kartu Program Keluarga Harapan (PKH) sanggup dibantu untuk mendapat KIP.
“Bagi orangtua akseptor PKH tetapi belum memegang KIP, dinas pendidikan dibutuhkan sanggup membantu orantua tersebut biar mendapat KIP,” himbau Agus.
Selanjutnya dalam sesi penyampaian pendapat dan Tanya jawab, beberapa kepala dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan perkembangan penyaluran KIP di tempat masing-masing. Salah satunya yang disampaikan Kepala Dinas Kabupaten Donggola, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penyalurannya, tim dinas pendidikan telah melakukan jemput bola untuk mempercepat penyaluran KIP hingga hingga ke RTS.
Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Deli serdang, Provinsi Sumatera Utara, memberikan data sebanyak 1544 anak akseptor KIP telah melanjutkan ke pendidikan formal, dan 198 anak melanjutkan ke pendidikan nonformal. Untuk penyelenggaraan pendidikan nonformal, dinas pendidikan telah meminta kesepakatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus da Pelatihan (LKP) untuk menjadi forum penyelenggara pendidikan nonformal yang baik, dan memperlihatkan pelayanan yang baik bagi anak akseptor manfaat PIP.
Rakor dalam Rangka Percepatan Penyaluran KIP tersebut dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, dan dihadiri lebih dari 515 orang. Peserta Rakor terdiri dari Kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, Kepala Pusat Pengembangan PAUD dan Dikmas seluruh Indonesia, Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas seluruh Indonesia, dan para Kepala BPKB seluruh Indonesia. Rapat ini diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 21 Oktober 2016 di Hotel Mercure, Palu, Sulawesi Tengah.
Turut hadir menjadi narasumber yakni Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas Wartanto, Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Erman Syamsuddin, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Yusuf Muhyiddin, Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga Sukiman, dan Direktur Pembinaan PAUD yang diwakili oleh Kepala Sub Direktorat Program dan Evaluasi Enah Suminah.
0 Response to "Kemendikbud Dorong Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Proaktif Dalam Penyaluran Kip"
Posting Komentar