Kemdikbud Selalu Upayakan Peningkatan Capaian Aktivitas Pemerintah

/ Kemdikbud Selalu Upayakan Peningkatan Capaian Program Pemerintah

Kemendikbud Membumikan Nawacita Dengan Upayakan Peningkatan Capaian Program Prioritas Pemerintah 

---

Tak terasa sudah 2 tahun pemerintahan Jokowi-Kalla berlangsung. Sepanjang 2 tahun tersebut, terhitung sebanyak 0.75 poin donasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) oleh pembangunan pendidikan. Dari jumlah sebelumnya pada tahun 2014 yakni 68.8 menjadi 69.55 pada tahun 2015 yang lalu. Terjadinya jumlah peningkatan tersebut dikarenakan oleh peningkatan rata-rata usang sekolah (years of schooling) penduduk usia 25+ dari 7,73 tahun menjadi 7,83 tahun, dan peningkatan keinginan usang sekolah (expected years of schooling) dari 12,39 tahun menjadi 12,55 tahun.

Kemendikbud selalu berusaha meningkatkan capaian pada program-program prioritas pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai bentuk perjuangan "membumikan" Nawacita. Bermacam cara dan perjuangan sudah dijalani guna meningkatkan susukan dan kualitas layanan pendidikan. Peran pendidikan vokasi juga terus diperkuat sebagai langkah strategis peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Selain itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam pendidikan nasional dilakukan sebagai bab dari upaya penguatan karakter bangsa serta menawarkan landasan pada pembangunan berkelanjutan.

“Saat ini kita fokuskan pada peningkatan susukan pada layanan pendidikan, menguatkan pendidikan vokasi sebagai langkah strategis untuk produktivitas dan daya saing, serta mejadikan kebudayaan menaungi pendidikan nasional sebagai bab dari upaya penguatan karakter bangsa,” disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam Press Briefing di Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Binagraha Komplek Istana Negara, Jakarta, Senin (24/10/16).

Peningkatan susukan pada layanan pendidikan ditempuh melalui bermacam-macam upaya, diantaranya melalui perbaikan dan penyediaan infrastruktur fisik ruang kelas dan gedung sekolah. Tercatat hingga dengan tahun 2015, Kemendikbud telah merehablitasi sekitar 13.403 ruang belajar, membangun 698 Unit Sekolah Baru (USB), dan 12.385 Ruang Kelas Baru (RKB). Sebagai perwujudan semangat nawacita ketiga untuk membangun dari pinggiran dan upaya mewujudkan pendidikan untuk semua, di tahun 2016 Kemendikbud membangun 114 Sekolah Garis Depan (SGD) di banyak sekali tempat 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Hal tersebut diperkuat dengan menugaskan 7.000 Guru Garis Depan (GGD) untuk menawarkan pelayanan pendidikan yang lebih baik, meningkat sepuluh kali lipat dari tahun sebelumnya sebanyak 797 guru.

Sejalan dengan upaya perbaikan infrastruktur fisik, melalui Program Indonesia Pintar (PIP) pemerintah terus berupaya meningkatkan partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sebanyak lebih dari 17 juta anak dari keluarga miskin dan rentan miskin telah mendapat tunjangan pendidikan supaya sanggup terus mencar ilmu melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), APK untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengalami peningkatan dari 75,53% di tahun 2015 menjadi 76,45% di tahun 2016. Sesuai dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susesnas BPS) tahun 2015, sebanyak 99,7% penduduk Indonesia usia 15 hingga 24 tahun telah melek aksara, dan 98,5% penduduk usia 25 hingga 44 tahun telah terbebas dari buta aksara.

Adapun ratifikasi satuan pendidikan juga mengalami tren peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Terlihat pada jenjang SD (SD), dilaporkan oleh Badan Nasional Standarisasi Pendidikan (BNSP), jumlah sekolah yang mencapai ratifikasi minimal B di seluruh Indonesia meningkat dari angka 45% menjadi 58,8%.

Untuk meningkatkan pengaruh atas penguatan kualitas sumber daya manusia, maka telah diupayakan jadwal peningkatan kualitas pendidikan. Penguatan pendidikan vokasi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa memperlihatkan perbaikan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2015, pemerintah membangun 40 Sekolah Menengah kejuruan di bidang Maritim, dan 60 Sekolah Menengah kejuruan di bidang Pertanian. Kemendikbud juga membantu peningkatan kualitas 622 ruang praktik dan laboratorium SMK.

Di tahun 2016, pemerintah membangun 74 Sekolah Menengah kejuruan di bidang Maritim, dan 32 Sekolah Menengah kejuruan di bidang Pertanian. Kemendikbud juga membantu peningkatan kualitas 1.333 ruang praktik dan laboratorium SMK. Untuk menunjang acara mencar ilmu siswa, Kemendikbud membantu penyediaan 3.069 ruang kelas baru. Saat ini Kemendikbud terus berupaya meningkatkan jumlah Sekolah Menengah kejuruan referensi dan penyediaan guru produktif yang bisa menjawab tantangan penyiapan tenaga terampil yang siap bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Sejalan dengan nawacita dalam memperteguh kebhinekaan dan melaksanakan restorasi sosial Indonesia, pemerintah terus menguatkan tugas kebudayaan dalam pendidikan nasional. Pada tahun 2015, Kemendikbud telah berhasil menambah jumlah kata/frasa dalam Kamus Bahasa Indonesia menjadi 109.611 lema. Indonesia juga telah mencatatkan tiga genre Tari Tradisional Bali sebagai World Intangible Cultural Heritage dan telah ditetapkan oleh United Nations of Education and Cultural Organization (UNSECO) pada tahun 2015. Hingga tahun 2016, sebanyak 443 warisan budaya tak benda telah ditetapkan dari total 6.238 yang tercatat.

Aktivitas seni budaya di sekolah juga terus diperkuat. Di sepanjang tahun 2016 Kemendikbud telah menawarkan tunjangan sarana kesenian tradisional kepada 695 sekolah, dan tunjangan pembangunan laboratorium seni dan film kepada 21 SMA. Selain itu, sebanyak 139 desa etika telah direvitalisasi, 334 komunitas budaya telah mendapat tunjangan fasilitasi, serta sebanyak 26.100 cagar budaya telah berhasil diregistrasi. Pada awal bulan Oktober yang lalu, Kemendikbud berhasil menyelenggarakan World Culture Forum (WCF) di Bali untuk menggalang janji meningkatkan tugas keragaman budaya sebagai landasan perencanaan pembangunan berkelanjutan dan bahu-membahu menghasilkan janji gres untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dalam mengarusutamakan kebudayaan dalam segala lini pembangunan.

Terkait planning kerja tahun berikutnya, Mendikbud memberikan tiga fokus utama Kemendikbud ialah Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), revitalisasi Sekolah Menengah kejuruan dan terobosan dalam penyaluran tunjangan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar.

"Untuk itu implementasi Penguatan Pendidikan Karakter bagi SD dan Sekolah Menengah Pertama sebagai pondasi mental generasi penerus harus disegerakan dengan perhitungan matang. Revitalisasi Sekolah Menengah kejuruan akan dipetakan dengan cermat untuk memastikan Sekolah Menengah kejuruan benar-benar sanggup menjawab kebutuhan lapangan kerja. Penuntasan Program Indonesia Pintar juga diupayakan terobosan supaya sanggup lebih cepat dan sempurna sasaran," ungkap Mendikbud.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 perihal Revitalisasi Sekolah Menengah kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia mengamanatkan Kemendikbud untuk melaksanakan sinergi antar kementerian dan forum supaya bisa menjawab tantangan bonus demografi dan daya saing di pasar internasional. Pengembangan Sekolah Menengah kejuruan Bidang Kemaritiman, Pariwisata, Pertanian, dan Industri Kreatif akan dilakukan melalui jadwal alih fungsi guru adaptif menjadi guru produktif untuk memastikan terjadinya pembelajaran yang berkualitas. Kemendikbud juga terus berupaya melaksanakan penguatan kolaborasi industri dan penguatan kelembagaan Sekolah Menengah kejuruan supaya menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) supaya sanggup menawarkan nilai tambah pada lulusan SMK.

Penguatan Pendidikan Karakter sebagai upaya melaksanakan revolusi karakter bangsa pada pendidikan dasar (SD dan SMP) akan diimplementasikan di 542 sekolah di 34 provinsi. Penguatan lima nilai utama karakter, diantaranya Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong, dan Integritas pada acara inti (intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler) akan menjadi praktik penerapan di sekolah percontohan PPK. Ditargetkan hingga dengan 2020 seluruh sekolah di Indonesia telah menerapkan pendidikan karakter.

Sebagai upaya melaksanakan terobosan pada Program Indonesia Pintar, Kemendikbud akan melaksanakan uji coba penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Plus atau KIP elektronik yang sanggup dipakai sebagai alat transaksi untuk meningkatkan literasi keuangan dan perbaikan penyaluran tunjangan pendidikan supaya memenuhi prinsip akuntabilitas. Ke depan, penyaluran KIP akan diselaraskan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tentunya pencapaian dan planning jadwal tersebut didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Sejak tahun 2013, Kemendikbud selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penerapan Zona Integritas dan pengakuan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi dasar untuk menindaklanjuti isyarat Presiden mengenai abolisi praktik pungutan liar. Unit Layanan Terpadu (ULT) telah menjadi garda depan pelayanan pada publik yang lebih baik dan terpercaya dan bebas dari pungutan liar. Penyediaan gosip sebagai upaya keterbukaan gosip publik terus diperbaiki dari waktu ke waktu melalui banyak sekali platform digital supaya mendorong partisipasi publik yang lebih baik.

Semoga program-program pemerintah terutama dalam bidang pendidikan nasional selalu berjalan dengan lancar dan Kemendikbud selaku forum resmi pendidikan di negara ini selalu bisa untuk mengharmonisasi dan menjalankan banyak sekali jadwal nasional di bidang pendidikan tersebut dengan baik berlandaskan semangat Nawacita. Mari Bersama Kita Membangun Manusia Indonesia Unggul, Berdaya Saing dan Berkarakter Melalui Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan.
Kami sangat berterima kasih bila Anda berkenan membagikan postingan ini di sebelah kiri halaman ini.

Share this post