Se Sekjen Kemenag Wacana Target Kerja Pegawai Berbasis Elektronik

Download Surat Edaran Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Nomor B-16591/SJ.11/8.2104/2018 Tentang Sasaran Kerja Pegawai Berbasis Elektronik

NOTA DINAS
Nomor: P-1790918.II.2/KP.001/05/2018

Yth

1. Para Kepala Biro/Pusat
2. Para Kepala Bagian/Subbagian
3. Para Pejabat Fungsional Tertentu dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal
Dari: Sekretaris Jenderal
Hal: Tindak Lanjut lmplementasi Aplikasi SIEKA
Tanggal: 24 Mei 2018

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-16591/SJ.11/8.2104/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Sasaran Kerja Pegawai Berbasis Elektronik, kami minta Saudara untuk segera menginputkan SKP tahun 2018 ke aplikasi SIEKA. SKP sebagaimana dimaksud sudah harus masuk ke aplikasi paling simpulan hari Kamis tanggal 31 Mei 2018.

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas memastikan banwa-SKP pegawai yang ada pada struktur dibawahnya sudah masuk ke aplikasi SIEKA sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan memperlihatkan laporan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Kepegawaian.

Atas perhatian dan kolaborasi Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Berikut yaitu tautan download SE Sekjen Kemenag Tentang Sasaran Kerja Pegawai Berbasis Elektronik


Download Surat Edaran Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Nomor B-16591/SJ.11/8.2104/2018 Tentang Sasaran Kerja Pegawai Berbasis Elektronik
Yth.

1. Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan;

2. Rektor UIN, IAIN, IAKN, dan IHDN;

3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

4. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;

5. Ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri; dan

6. Kepala Balai Litbang Agama/Diklat Keagamaan Kementerian Agama

SURAT EDARAN

NOMOR: B-16 591 /SJ.llfB.2/04!2018

TENTANG

SASARAN KERJA PEGAWAI BERBASIS ELEKTRONIK

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menindaklanjuti aktivitas reformasi birokrasi Kementerian Agama dan implementasi sistem merit sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ihwal Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 ihwal Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selanjutnya diatur pada Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 ihwal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.ll/2/KP.02.3/488/2015 ihwal Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Prestasi Kerja PNS Kementerian Agama dan dengan dikembangkannya Sistem Informasi Elektronik Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama (SIEKA) pertu diatur ketentuan teknis mengenai implementasi administrasi kinerja berbasis elektronik melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Implementasi administrasi kinerja berbasis elektronik di Kementerian Agama sebagai upaya untuk menerapkan sistem merit terutama dalam hal kinerja individu yang berimplikasi terhadap kinerja organisasi serta mendapat gosip kinerja PNS Kementerian Agama sesuai dengan kontrak kinerja dan/atau kiprah dan fungsi jabatan dalam organisasi dan teridentifikasinya PNS Kementerian Agama yang mempunyai kategori baik, cukup, dan kurang dalam melaksanakan kontrak kinerja dan/atau kiprah dan fungsi jabatan dalam organisasi dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kiprah dan fungsi Kementerian Agama. Manajemen kinerja berbasis elektronik sebagaimana dimaksud juga sebagai upaya mendorong terwujudnya PNS Kementerian Agama yang berintegritas, profesional,inovatlf,bertanggung jawab, dan menjadi contoh sesuai dengan 5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama.

Semua PNS Kementerian Agama wajib untuk menciptakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan jabatannya dan secara berjenjang/linear dengan tugas-tugas organisasi. SKP yang telah disetujui dan ditetapkan menjadi dasar penilaian prestasi kerja PNS oleh pejabat penilai. Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dltakukan melalui Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama (SIEKA). lmplementasi SIEKA dilakukan secara sedikit demi sedikit dan bersifat kontinyu, sehingga sanggup dilaksanakan oleh semua PNS Kementerian Agama baik sentra dan daerah. Hal ini bertujuan semoga implementasi administrasi kinerja berbasis elektronik di Kementerian Agama sanggup berjalan sesuai dengan yang diperlukan dan menjadi penunjang sistem merit pada Kementerian Agama.


II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ihwal Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ihwal Manajemen PNS;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 ihwal Penilaian Prestasi Kerja PNS;

4. Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 ihwal Ketentuan Pefaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun;

5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.fl/2/KP.02.3/488/2015 ihwal Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Prestasi Kerja PNS Kementerian Agama.

III. TUJUAN

1. Menindaklanjuti aktivitas reformasi birokrasi Kementerian Agama dan sebagai upaya mewujudkan 5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama;
2. Mewujudkan pencapaian sasaran kinerja Kementerian Agama melalui pencapaian sasaran kinerja seluruh PNS Kementerian Agama;
3. Membangun komitmen bersama seluruh pegawai untuk tolong-menolong mencapai sasaran kinerja Kementerian Agama;
4. Mewujudkan pengelolaan SDM yang profesional dan adil bagi seluruh PNS Kementerian Agama; dan
5. Melakukan pemantauan kinerja individu PNS Kementerian Agama.

IV. PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Semua PNS Kementerian Agama wajib untuk menciptakan Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP yang berisi rencana kerja dan sasaran kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS;
2. Pejabat pimpinan tinggi madya wajib menyusun perjanjian kinerja dan SKP dengan Menteri Agama menurut rencana strategis kementerian atau yang menjadi indikator kinerja utama eselon I dan sasaran kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun;
3. Pejabat pimpinan tinggi pratama wajib menyusun perjanjian kinerja dan SKP dengan atasan pribadi menurut rencana strategis kementerian dan kiprah jabatan atau yang menjadi indikator kinerja utama eselon I serta sasaran kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun;
4. Pejabat administrator/eselon III wajib menyusun perjanjian kinerja dan SKP dengan atasan pribadi menurut indikator kinerja utama eselon II dan kiprah jabatan serta sasaran kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun;
5. Pejabat pengawas/eselon IV wajib menyusun perjanjian kinerja dan SKP menurut kiprah jabatan atasan pribadi dan kiprah jabatan serta sasaran kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun;
6. Pejabat pelaksana wajib menyusun SKP menurut kiprah jabatan atasan langgsung dan kiprah jabatan serta sasaran kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun;
7. Pejabat fungsional wajib menyusun SKP menurut kiprah jabatan atasan pribadi dan kiprah jabatan menurut peraturan perundang-undangan dengan angka kredit, serta sasaran kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun.

V. PENGGUNAAN APLIKASI SIEKA

1. Semua PNS Kementerian Agama sanggup mengakses Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama yang selanjutnya disebut SIEKA melalui alamat http://sieka.kemenag.go.id/kinerja dan login memakai usemame dan password yang telah ditentukan;
2. SKP yang telah disetujui dan ditetapkan oleh pejabat yang memutuskan menjadi dasar seorang PNS untuk menginput/memasukkan ke dalam Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama yang setanjutnya disebut SIEKA;
3. SKP yang sudah diinput selanjutnya dilakukan breakdown kegiatan bulanan dan kemudian disimpan ke dalam SIEKA;
4. Input SKP dan kegiatan bulanan dilakukan satu periode sekali dalam tahun berjalan atau dikala terjadi perubahan jabatan dalam struktur organisasi;
5. PNS Kementerian Agama melaksanakan input data pekerjaan harian yang dikerjakan yang terbagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu:
a. Kegiatan harian, yaitu kegiatan yang dilakukan yang sesuai dengan SKP dan kiprah jabatan
b. Kegiatan tambahan, yaitu kegiatan yang dilakukan yang masih bekerjasama dengan SKP atau kiprah jabatan
c. Kegiatan kreatifitas/produktifitas, yaitu kegiatan yang dilakukan yang tidak bekerjasama dengan SKP atau kiprah jabatan
6. Pekerjaan harian wajib diinput oleh semua PNS Kementerian Agama. Jika terdapat PNS yang alasannya jabatannya tidak sanggup setiap hari menginput pekerjaan hariannya, maka sanggup diberikan tenggat waktu hingga 5 hari kerja pada bulan berikutnya atas persetujuan atasan langsungnya.
7. Atasan pribadi wajib menilai perkejaan harian bawahannya setiap hari. Jika atasan pribadi tidak melaksanakan penilaian terhadap perkerjaan harian bawahannya setiap hari, maka sanggup diberikan tenggat waktu hingga 5 hari kerja pada bulan berikutnya;

VI. MONITORING DAN EVALUASI

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama membentuk tim monitoring dan penilaian implementasi SIEKA, pada satuan kerja;
2. Tim monitoring dan penilaian implementasi SIEKA melaksanakan monitoring penerapan SIEKA pada satuan kerja;
3. Tim monitoring dan penilaian implementasi SIEKA menyusun laporan monitoring dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian
Agama melalui Kepala Biro Kepegawaian;
4. Laporan hasil monitoring dimaksud menjadi materi penilaian dan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi SIEKA di Kementerian Agama.

VII. PENUTUP

1. Pelaksanaan implementasi SIEKA merupakan kegiatan yang dinamis mengikuti perubahan lingkungan strategis dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Bagi satuan kerja yang telah mempunyai aplikasi serupa, sanggup berkoordinasi untuk melaksanakan bridging sistem dengan SIEKA.
3. Apabila terdapat hambatan dalam implementasi SIEKA, semoga sanggup dikoordinasikan kepada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.
4. Ketentuan dalam Surat Edaran ini dinyatakan berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan
Ditetapkan di Jakarta



Tembusan:
Menteri Agama Republik Indonesia.

Share this post