Muhadjir Mengajak Masyarakat Berperan Serta Memajukan Pendidikan
Mendikbud Harapkan Peran Serta Masyarakat Dalam Memajukan Pendidikan Nasional
Di hadapan ribuan guru se-Kabupaten Magetan, Mendikbud mengakui masih terdapat banyak problem pendidikan yang butuh segera diselesaikan secara bergotong royong oleh semua elemen masyarakat demi memajukan pendidikan nasional.
"Pendidikan kita sangat kompleks. Jumlah siswa kita sekitar 51 juta, ada 400 ribu sekolah, dan 3,2 juta guru. Makara kita punya potensi luar biasa, tapi masalahnya juga banyak," dituturkan Muhadjir Effendy pada Seminar Peningkatan Mutu Pendidikan yang Berkarakter dan Berprestasi, di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Jumat (11/5/2018).
Saat ini alokasi anggaran pendidikan berdasarkan Muhadjir telah memenuhi amanat UUD 1945 yaitu sebesar 20 persen. "Anggaran pendidikan kita sebesar 444 triliun. Itu 63 persennya ditransfer ke kawasan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sisanya dibagi ke-20 kementerian selain Kemendikbud," jelasnya.
*Penguatan Karakter*
Muhadjir menganalogikan pendidikan sebagai bangunan, maka pendidikan anak usia dini (PAUD) dianalogikan sebagai halaman rumah, sedangkan pendidikan dasar ialah pondasi bangunan. Sementara pendidikan menengah, baik itu Sekolah Menengah Atas ataupun Sekolah Menengah Kejuruan merupakan bangunan utamanya. Sementara pendidikan tinggi dianalogikan olehnya sebagai atap.
"Sesuai aba-aba Presiden Joko Widodo, untuk jenjang pendidikan dasar itu fokusnya pada pendidikan karakter," paparnya.
Bapak Menteri mengajak semua guru untuk membaca dan memahami pokok-pokok pendidikan huruf melalui tripusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 87 tahun 2017 wacana Penguatan Pendidikan Karakter menjadi panduan bagi semua elemen pendidikan nasional untuk bergerak menguatkan karakter generasi muda Indonesia.
"Sekarang harus ada kampanye besar-besaran bahwa yang bertanggung jawab utama atas pendidikan anak ialah orangtua. Sekolah ialah yang mendukung. Jangan dibolak balik," terang Mendikbud.
Dilanjutkannya, salah satu kunci keberhasilan pendidikan huruf adalah para guru. Menurutnya, guru merupakan prasyarat pendidikan karakter. Namun, bukan sembarang orang dengan berprofesi sebagai guru yang sanggup mendidik dan menumbuhkan kebijaksanaan pekerti dan karakter positif. Para pendidik semestinya memahami dan mempunyai buku saku serta modul PPK. Bagi yang belum mempunyai modul tersebut bisa mengunduh Modul Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) untuk Guru di sini.
"Kalau mengajar saja, guru boleh digantikan dengan orang lain atau teknologi. Tapi bila mendidik, tidak bisa. Makanya untuk pendidikan karakter, guru harus menjadi pendidik yang memberi keteladanan," pesan Mendikbud.
[: Download Buku Saku Panduan Penilaian Penguatan Pendidikan Karakter pdf]
*Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*
Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan menguatkan huruf anak bangsa, serta mengurangi kesenjangan khususnya di sektor pendidikan. "Setiap tahun, pemerintah membantu belum dewasa dari keluarga tidak bisa semoga tetap bersekolah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ada 17,9 juta anak yang mendapat proteksi dari pemerintah," terang Mendikbud.
Mendikbud memberikan beberapa pokok kebijakan revitalisasi sekolah. Salah satunya ialah penguatan kiprah kepala sekolah dan pengawas. Melalui peraturan menteri terbaru yang sudah ditandatanganinya, ketika ini kepala sekolah bukan lagi seorang guru yang diberi kiprah tambahan. Namun, kepala sekolah ialah seorang manajer yang harus bisa memajukan sekolahnya.
"Kepala sekolah itu merupakan guru terbaik. Nanti sudah tidak perlu mengajar. Tugasnya tiga saja, bikin siswanya pintar, sekolahnya maju, dan gurunya sejahtera," ujar Mendikbud disambut tepuk tangan para guru yang hadir memenuhi Gedung Olahraga (GOR) Ki Mageti Magetan.
Terkait pembiayaan pendidikan, Muhadjir mengajak kepala sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk menggiatkan kembali kiprah komite sekolah, dan memperkuat jaringan alumni. Sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
"Tidak ada sekolah gratis, bisa jadi alasannya ialah didanai APBN dan APBD. Peraturan menteri nomor 75 tahun 2016 itu intinya, sekolah harus dibangun bersama masyarakat. Makara bila ada kepala sekolah yang mengajak masyarakat memajukan sekolah, saya dukung itu," tutup Muhadjir.
Demikian goresan pena tentang
0 Response to "Muhadjir Mengajak Masyarakat Berperan Serta Memajukan Pendidikan"
Posting Komentar